Penulis: Moses You
Mantan Ketua Himppar, Alumni Jurusan Fisika, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Pada hakekatnya kita adalah unsur individu yang memiliki Hak Asasi, tetapi kita sering diikat dalam unsur kelompok yang memiliki system control dan fungsinya sendiri. Kedua unsur itu yang melahirkan masyarakat majemuk, yang disebut sebagai bangsa oleh karena adanya suatu negara yang legalitas (memiliki dejure dan devakto). Dengan adanya negara, pasti ada juga pemimpin yang dapat menguasai, mengontrol dan mengendalikan pembangunan di segala aspek.
Dalam peradaban kehidupan masyarakat majemuk, tentu memiliki aspek ekonomi yang levelnya berbeda-beda. Ada kelas ekonomi borjuis, kelas ekonomi menengah dan kelas ekonomi bawah (minority class of economy). Perbedaan ini terjadi karena beberapa fakor yakni: (1) ketidak-sanggupan individu atau seseorang untuk berjuang dalam hal apa saja (malas), (2) kurang berpendidikan, (3) kurang berpengalaman (Skills of experiences) dan faktor lainnya. Di samping itu, kurang adanya perhatian pemerintah dan perusahaan dalam menggali, membina, dan mengembangkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pribumi.
Salah satu faktor yang dapat mendorong Ekonomi Masyarakat Lokal adalah adanya perhatian dari Pemerintah Propinsi Papua dan Papua Barat. Selama ini keuangan Pemerintah Propinsi tidak diragukan, sebab sumber-sumber dana dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Daerah, maupun Donor Dana dari luar negeri demi percepatan pembangunan di Tanah Papua Barat sudah jelas.
Salah satu proyek Pemerintah dalam menjawab kesejahteraan masyarakat pribumi Papua adalah Program Pemekaran. Sudah 13 tahun (2001-2014) Program OTUS dicanangkan dan diterapkan, namun kenyataan di lapangan belum nampak secara jelas program pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat pribumi Papua, sehingga OTUS dinyatakan gagal oleh rakyat Papua. Di samping itu, upaya pemerintah dalam program Usaha Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) akan menjawab kegagalan dari OTUS?.
Kita sering bertemu anak-anak Papua yang palang jalan, meminta harga rokok atau untuk membeli minuman keras (Miras). Hal ini wajar dinampak oleh mereka sebab, mereka tidak memiliki tempat kerja atau lahan usaha di bawah payung pemerintah atau pun perusahaan. Mama Papua juga memasarkan semua hasil panennya dijalan raya, di depan pertokoan, dipersimpangan jalan dan sebagainya.
Inilah wajah kabupaten Mimika sebagai salah satu contoh yang dapat kita simak;
PTFreeport memberikan dana satu persen (1%) kepada masyarakat pribumi melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK), yang merupakan suatu fondasi dalam mendobrak kesenjangan ekonomi masyarakat setempat. Kenyataannya kita dapat melihat dan merasakan sendiri bahwa belum ada kelompok-kelompok swadaya ekonomi masyarakat yang nampak.
Dinas perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Diperindag) merupakan suatu wadah pemerintah yang seharusnya fokus memperhatikan perekonomian masyarakat lokal. Dinas ini harus jelih melihat pos-pos perekonomian yang sudah dibentuk oleh masyarakat suku Amungme dan Suku Kamoro, jika belum ada maka, seharusnya dibangun.
Menurut saya; Pemerintah (Disperindag) memberikan pembiaran kepada masyarakat pribumi dalam hal pengembangan ekonominya. Di samping itu, pemerintah mengharapkan LPMAK untuk mampu mengubah dan menjawab harapan ekonomi masyarakat setempat.
Lukisan wajah kondisi ekonomi lokal di atasi bukan hanya di Timika saja, namun hampir di seluruh Bumi Cendrawasih tercinta. Kapankah masyarakat pribumi Papua akan memperlihatkan bentuk Usaha Mandirinya?
Selama ini belum ada program pengembangan masyarakat terpencil atau pun yang berada di jantung kota Mimika secara optimal dan berkelanjutan. Program PNPM Mandiri atau RESPEK yang sudah dijalankan juga tidak optimal. Sehingga, program selama ini hanya sebatas musiman. Jika sebatas musiman maka, proses pengembangan ekonomi masyarakat akan gagal. Akhirnya masyarakat lokal akan mengalami kesusahan dalam menghadapi dan beradaptasi dengan era-globalisasi yang sudah diterima secara perlahan-lahan oleh Indonesia.
Kita sebagai generasi penerus di tanah papua, ilmu apa yang harus kita siapkan untuk melakukan suatu perubahan ekonomi dan juga aspek lain dalam lapisan kaum tertindas? (Komnes-2014)